Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf, saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI ke Sumatera Selatan, Rabu (28/5/2025). Foto: Mentari/vel

PARLEMENTARIA, Palembang - Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf, menegaskan pentingnya peningkatan peran dan perhatian pemerintah terhadap sekolah serta perguruan tinggi swasta di Indonesia. Hal ini disampaikan Furtasan usai menghadiri dialog bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, serta sejumlah pemangku kepentingan pendidikan.

“Pertemuan hari ini di kantor gubernur berjalan baik. Kami bersama para rektor, perwakilan pramuka, mahasiswa, serta pihak swasta, menerima berbagai masukan terkait dunia pendidikan.” ujar Furtasan, usai mengikuti kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI ke Sumatera Selatan, Rabu (28/5/2025).

Pertama, perlunya peninjauan ulang sistem perlindungan mahasiswa baru. Menurutnya, saat ini terdapat tiga jalur penerimaan mahasiswa yang justru membuat perguruan tinggi swasta kurang mendapat kesempatan. Furtasan mengusulkan supaya sistem penerimaan dibatasi baik dari segi jumlah maupun waktu pelaksanaannya.

“Jangan sampai penerimaan mahasiswa baru sampai bulan Agustus atau September. Lebih baik dibatasi sampai maksimal Juli. Ini supaya mahasiswa yang tidak diterima di PTN dapat langsung mendaftar di PTS," jelas Furtasan.

Kedua, masih terbatasnya distribusi tenaga pendidik, terutama dosen negeri yang belum bisa mengajar di swasta. Saat ini distribusi guru negeri ke sekolah swasta sudah berjalan, tetapi untuk dosen negeri masih belum ada ketentuan yang jelas.

 “Distribusi guru ke swasta sudah bisa, tapi dosen negeri yang mengajar di swasta belum ada keputusannya. Ini perlu jadi perhatian pemerintah,” tutur Furtasan.

Di sisi lain, ada keluhan dari pihak universitas negeri terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kerap ‘ditarik’ ke kampus berstatus Badan Layanan Umum (BLU), padahal universitas berbadan hukum pemerintah (PTN-BH) juga membutuhkan SDM tersebut. 

Ketiga, pentingnya revitalisasi program dan jurusan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), karena banyak SMK masih membuka jurusan dengan prospek kerja yang sudah tidak relevan.

 “SMK harus diperbaharui jurusannya, jangan lagi buka yang peluang kerjanya sudah jenuh seperti bisnis dan manajemen. Kita harus menyesuaikan dengan tantangan zaman, misalnya IT,” tegasnya. (mri/aha)